Pendidikan
Kewarganegaraan
Disusun Oleh :
Nama
: Muhammad Nasrudin
NPM : 27424424
Kelas : 2IC05
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2016
Pemerintah
Negara Indonesia
Setiap negara pasti memiliki sistem untuk
menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem
pemerintahan. Di dunia ini ada beberapa macam sistem pemerintahan yang
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, serta perbedaan
sendiri-sendiri. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini
dibedakan menjadi :
1.
Presidensial
2.
Parlementer
3.
Semipresidensial
4.
Liberal
5.
Demokrasi liberal
6.
Komunis
Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah
dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan
dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen
pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian
tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan
pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang
dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada
dalam keadaan stabil.
Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini
Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang
berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. " Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1
UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik."
Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara
Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi,
"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia
menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.
Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak
bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem
pemerintahan yang berjalan i Indonesia adalah sistem pemerintahan yang
merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial
dengan sistem pemerintahan parlementer.
Apalagi bila dirunut dari sejarahnya,
Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan,
diantaranya :
1.
Pada tahun 1945 - 1949 =
Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
2.
Pada tahun 1949 - 1950,
Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
3.
Pada tahun 1950 - 1959,
Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi
liberal
4.
Pada tahun 1959 - 1966,
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.
5.
Pada tahun 1966-1998 (Orde
Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial
Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak
hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem
pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi
amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002.
Pemerintah dalamartiluas didefinisikan
sebagai suatubentukorganisasi yang bekerja dengan tugasmenjalankan suatu sistem
pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
1.
Pemerintah dalam arti
sempit pengertian pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki
kebijakan tersendiri untuk mengelola,mengatur,serta mengatur jalannya suatu
sistem pemerintahan.
2.
Jika pemerintah adalah
lebih kearah organ, pemerintahan menunjukkan kearah bidang dan fungsi. Pemerintahanmerupakanorganisasiatauwadah
orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.
3.
Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia
mengidealkan sistem pemerintahan presidential. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945
yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar
dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat
dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4
ayat 1 dan 2 jo Pasal 7 UUD 1945). Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD
1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam
menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, Presiden dibantu oleh para
menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab
hanya kepada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Dalam sistem
pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri atau pun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka
berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha
Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
pada tanggal 18 Agustus 1945.
4.
Namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan, pada tanggal 14
November 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak
pengesahan naskah UUD 1945 atau hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 5 hari
sejak proklamasi kemerdekaan, Presiden
Soekarno
telah membentuk jabatan Perdana Menteri dengan mengangkat Syahrir sebagai
Perdana Menteri pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejak itu, sistem
pemerintahan Republik Indonesia dengan diselingi oleh sejarah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, selalu menerapkan
sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemerintahan campuran
sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sebagian terbesar administrasi
pemerintahan yang dibentuk bersifat ‘dual executive’, yaitu terdiri atas kepala
negara yang dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh
Perdana Menteri atau yang disebut dengan istilah Menteri Utama atau pun dengan
dirangkap oleh Presiden atau oleh Wakil Presiden.
5.
Dalam suasana praktik sistem parlementer itulah pada awal tahun 1946,
Penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh Soepomo dan diumumkan melalui Berita Repoeblik pada
bulan Februari 1946 memuat uraian tentang kedudukan kepala negara dan kepala
pemerintahan yang kemudian disalah-pahami seakan dua jabatan yang dapat
dibedakan satu sama lain sampai sekarang. Karena itu, sampai sekarang masih
banyak sarjana yang beranggapan bahwa jabatan Sekretaris Negara adalah jabatan
sekretaris Presiden sebagai kepala negara, sedangkan Sekretaris Kabinet adalah
sekretaris Presiden sebagai kepala pemerintahan. Akibatnya muncul tafsir yang
salah kaprah bahwa seakan-akan semua rancangan keputusan Presiden sebagai
kepala negara harus dipersiapkan oleh Sekretariat Negara sedangkan rancangan
keputusan Presiden sebagai kepala pemerintahan dipersiapkan oleh Sekretariat
Kabinet. Padahal, dalam sistem pemerintahan presidential yang bersifat murni,
yang ada adalah sistem ‘single executive’, di mana fungsi kepala negara dan
kepala pemerintahan terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisahkan dan bahkan tidak
dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dalam sistem presidential murni,
keduanya menyatu dalam kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya tidak
perlu dibedakan, dan apalagi dipisah-pisahkan.
6.
Namun demikian, sistem pemerintahan presidential yang dianut oleh UUD
1945 itu sendiri, sebelum reformasi, sebenarnya tidak bersifat murni. Salah
satu prinsip penting dalam sistem presidential adalah bahwa tanggungjawab
puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden yang tidak
tunduk dan bertanggungjawab kepada parlemen. Misalnya, dalam sistem
presidential Amerika Serikat, Presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat
yang memilihnya melalui mekanisme pemilihan umum dan melalui kewajiban menjalankan
tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Presiden Indonesia
menurut UUD 1945 sebelum reformasi, harus bertunduk dan bertanggungjawab kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang mengangkat dan
memberhentikannya menurut undang-undang dasar. Presiden menurut UUD 1945
sebelum reformasi adalah mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik
kembali oleh MPR sebagaimana mestinya. Sifat pertanggungjawaban kepada MPR ini
justru memperlihatkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan
presidential yang dianut. Karena dapat dikatakan bahwa sistem presidentil yang
dianut bersifat tidak murni, bersifat campuran, atau ‘quasi-presidentil’.
Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar